Komisi VIII DPR RI menerima banyak pengaduan terkait kinerja salah satu mitra kerjanya, Kementerian Agama dari masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara. Hal tersebut berlangsung saat Komisi yang membidangi masalah keagamaan, sosial, bencana, serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini turun langsung ke masyarakat di Padang Sidimpuan, Tapanuli Sumatera Utara, baru-baru ini.

Kepala dinas Kementerian Agama di Kabupaten Padang Lawas (Palas) misalnya mengadukan masih adanya beberapa guru dan staff Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di kabupaten tersebut yang belum mendapatkan honor atau gaji. Padahal guru agama di sekolah umum yang notabene berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi sudah mendapatkannya. Ia berharap agar pemerintah adil dalam menerapkan dan mendistribusikan tiga puluh persen yang ditetapkan untuk anggaran pendidikan nasional secara keseluruhan.

Selain itu Kabupaten Mandailing Natal juga mengadukan sulitnya pembuatan passport untuk haji, karena kantor Imigrasi yang berjarak sangat jauh hingga membutuhkan waktu berjam-jam. Oleh karena itu masyarakat daerah tersebut berharap DPR RI khususnya Komisi VIII dapat mendorong pemerintah untuk mendirikan kantor Imigrasi di daerah tersebut yang dapat dijangkau oleh masyarakat tidak hanya di Kabupaten Mandailing Natal saja, melainkan juga kabupaten lainnya di Tapanuli bagian selatan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII, Maman Imanul Haq mengatakan saat ini reformasi memang berjalan sangat lamban. Komisi VIII pun sudah mendorong agar honor atau gaji guru dan karyawan MDTA untuk segera dibayarkan. Salah satu masalah yang cukup signifikan adalah terkait validasi data, sehingga beberapa program tidak berjalan sesuai target. Disinilah diperlukan sebuah kordinasi dan komunikasi dari semua pihak, termasuk kepala dinas-kepala dinas di daerah.

“Kami, Komisi VIII DPR juga telah berulangkali meminta untuk tidak menganaktirikan sekolah agama di bawah Kementerian Agama, bahkan hal itu juga pernah disampaikan Ketua Komisi VIII di sidang Paripurna. Namun kami akan kembali pertanyakan keterlambatan itu, karena anggaran tiga puluh persen dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan itu tidak semata pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan nasional serta Pendidikan tinggi, namun juga Kementerian Agama yang ikut menaungi sekolah-sekolah agama di seluruh Indonesia,”jelas Maman.

Sementara itu anggota Komisi VIII lainnya, M fauzan yang notabene pernah berada dalam jajaran Kementerian agama mengatakan bahwa pihaknya pernah mengusulkan untuk memberikan honor guru dan karyawan MDTA sebesar 1 juta rupiah per bulannya. Bahkan dikatakannya, pihaknya pernah menggunakan anggaran BOS (biaya operasional sekolah) untuk membayar honor guru. Dan karena peruntukannya jelas untuk membayar guru, maka hal tersebut tidak menjadi masalah di kemudian harinya.

“Itu ada Permendagri nya, dan akan menjadi Perpres, boleh digunakan untuk membayar honor guru, selagi peruntukannya jelas untuk sekolah jangan takut menggunakannya,”ujar Fauzan. (Ayu), foto : andri/parle/hr.